Kejaksaan Negeri Padang Panjang Gelar Rapat Evaluasi Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Padang Panjang – Dalam rangka memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Kejaksaan Negeri Padang Panjang melaksanakan Rapat Evaluasi Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kegiatan yang dilaksanakan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Bapak Adhi Setyo Prabowo, S.H., M.H., dengan agenda utama yaitu monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil Verifikasi Lapangan (Verlap) WBK.

Rapat evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan dan konsistensi seluruh unsur di lingkungan Kejaksaan Negeri Padang Panjang dalam memenuhi berbagai indikator pembangunan Zona Integritas. Dalam pelaksanaannya, seluruh tim pembangunan ZI melakukan pembahasan terhadap progres tindak lanjut atas catatan, masukan, serta rekomendasi yang diperoleh selama proses verifikasi lapangan.

Selain mengevaluasi capaian yang telah dilakukan, rapat tersebut juga membahas berbagai kendala yang masih ditemukan serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan pemenuhan enam area perubahan pembangunan Zona Integritas, baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil.

Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang menekankan pentingnya kerja sama, komitmen, dan konsistensi seluruh jajaran dalam mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas. Setiap unit kerja diharapkan terus melakukan perbaikan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui rapat evaluasi ini, Kejaksaan Negeri Padang Panjang menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan satuan kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Dengan semangat kebersamaan, seluruh jajaran terus berupaya mempertahankan komitmen menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.