Pada hari Rabu, 11 November 2026, Kejaksaan Negeri Padang Panjang melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menghadiri kegiatan permintaan bantuan rekonsiliasi data proyek konstruksi APBD 2 di wilayah Kota Padang Panjang yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Padang Panjang Afni Zahra, S.H., M.H., serta didampingi oleh Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Republik Indonesia terkait kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Melalui kegiatan ini, dilakukan rekonsiliasi data proyek konstruksi APBD 2 guna mendukung optimalisasi kepatuhan pemberi kerja dan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja sektor jasa konstruksi di Kota Padang Panjang. Kejaksaan Negeri Padang Panjang melalui Bidang Datun berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan pendampingan hukum dalam rangka mewujudkan kepatuhan hukum, meningkatkan sinergi antarlembaga, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Post navigation Bantuan hukum kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dalam agenda mediasi Dinamika Kelompok Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara